Fatoni menyebut penandatanganan NPHD ini menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara.
Penandatanganan ini juga menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.
Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.
“Namanya pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” tutur Fatoni.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD. Dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp 234 miliar dan dibagi dua porsi, yaitu yang pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp 93 miliar dan nanti di tahun 2024 senilai Rp 140 miliar.
“Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp 1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024,” jelasnya.
Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni :
1. Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,- dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605,-
2. Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648,-
(Rls/SA)
