Lokasi pertama adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang menjadi contoh pengembangan sektor pariwisata dan budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Menurut Wagub Jihan, sektor pariwisata Lampung saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra turut memperkuat konektivitas dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan, termasuk dari Provinsi Sumatra Selatan yang menjadi salah satu pasar utama wisata Lampung.
Di Kabupaten Pesawaran, peserta diharapkan dapat mempelajari bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan potensi wisata bahari, budaya, dan ekonomi kreatif menjadi sumber pertumbuhan baru.
Model pembangunan tersebut dinilai mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, lokus kedua berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan. Daerah yang berada di gerbang Pulau Sumatera tersebut dipilih karena memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, industri, serta distribusi logistik antarwilayah.
Melalui kunjungan tersebut, peserta akan mempelajari strategi hilirisasi industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta adaptasi terhadap tata niaga perdagangan internasional. Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan daya saing daerah.
Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Edward Juliartha mengatakan pemilihan Lampung sebagai lokasi visitasi telah melalui proses penilaian dan pertimbangan bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
Lampung dinilai memiliki berbagai praktik baik yang relevan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi para peserta PKN Tingkat II.
Ia menambahkan, hasil observasi dan analisis selama visitasi diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah di wilayah masing-masing.
Bagi Provinsi Lampung, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan dan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kualitas birokrasi, pelayanan publik, serta mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (Rls/SA)
