5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong pembangunan berbasis desa melalui Program Desaku Maju.
Program ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Program Desaku Maju di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).
Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa, mengingat sebagian besar penduduk Lampung bermukim di wilayah perdesaan.
Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
“Kami percaya pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa. Apabila desa tumbuh, maka ekonominya akan tumbuh. Perekonomian harus inklusif, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” ucap Gubernur.
Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.
Komoditas tersebut antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kelapa, kakao, kelapa sawit, sapi potong, kambing, ayam pedaging dan petelur, serta perikanan tangkap dan budi daya.
Potensi tersebut, kata Gubernur, perlu dikelola secara lebih optimal agar kekayaan sumber daya alam Lampung tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa.
“Kita memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, dengan kekayaan tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan angka kemiskinan yang relatif tinggi di tingkat nasional dan regional Sumatra. Karena itu, kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” terangnya.
Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan pembangunan ekonomi Lampung adalah masih terbatasnya proses hilirisasi komoditas di tingkat daerah, termasuk desa.
Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp 165,31 triliun, sementara tingkat hilirisasi baru mencapai 45,6 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan ekonomi melalui pengolahan komoditas menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi.
Gubernur mencontohkan komoditas jagung yang dapat diolah menjadi pakan ternak, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil panen, tetapi dapat diperluas melalui kegiatan pengolahan dan industri turunan.
“Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa. Kita berharap melalui BUMDes dapat tercipta arah baru, di mana komoditas desa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan usaha produktif, pengelolaan potensi sumber daya desa, serta kerja sama dengan berbagai lembaga ekonomi dan pelaku usaha.
Penguatan peran BUMDes juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
