“Selain itu, untuk lingkup SMKP – sistem manajemen kemanan pangan (ISO 22001) berjumlah 8 lembaga sertifikasi, 4 di Jawa Barat dan 4 di DKI Jakarta. Untuk jumlah lembaga sertifikasi produk (LSPro) berjumlah 75 lembaga sertifikasi yang baru tersebar di 10 provinsi,” lanjut Donny.
Sampai saat ini, KAN sudah mengoperasikan 31 skema sertifikasi terbagi ke dalam 9 kelompok. 12 skema akreditasi diantara 31 skema akreditasi yang dioperasikan KAN tersebut sudah mendapat pengakuan internasional.
“Diantaranya, skema akreditasi Keamanan Pangan ISO 22000, Sertifikasi Person, Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001, dan Keamanan Informasi (SNI ISO/IEC 27001),” tambah Donny.
Senada dengan Donny, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Reri Indriani mengungkapkan peran LPK dalam pengawasan pangan olahan sangat penting.
“Kita tahu akreditasi ini akan memberikan added value kepada produk pelaku usaha yaitu peningkatan daya saing khususnya apabila akan diekspor. Dari aspek BPOM, selain mengawal daya saing produk juga memberikan keyakinan untuk melindungi masyarakat,” ujar Reri.
Menurut Reri, hasil identifikasi BPOM terdapat 7 cluster LPK yang memiliki peran dalam pengawasan pangan olahan yaitu Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen HACCP, Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Organik serta Laboratorium Penguji.
Selain itu, Reri melanjutkan, LPK juga memiliki peran dalam pengawasan pangan SNI wajib (termasuk pangan fortifikasi) diantaranya pemeriksaan sarana produksi SPPT SNI dan pengujian produk.
“SPPT SNI merupakan syarat untuk pendaftaran produk pangan wajib SNI, seperti ; garam konsumsi, minyak goreng sawit, tepung terigu. Sementara terkait pengujian produk, hasil uji produk pangan SNI Wajib dari Laboratorium Penguji dapat digunakan saat pendaftaran izin edar di Badan POM. Sehingga tidak perlu dilakukan replikasi pengujian,” ungkap Reri.
Sebagaimana diketahui, KAN mewakili Indonesia dalam forum kerjasama internasional antar badan akreditasi, yaitu International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC).
Fokus kerjasama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut adalah perjanjian saling pengakuan atas hasil-hasil sertifikasi, pengujian, inspeksi, dll yang disebut sebagai Multilateral Recognition Agreements (MLA’s) atau Mutual Recognition Arrangements (MRA’s). KAN melakukan kerjasama internasional untuk memastikan ekuivalensi.
“Dengan penandatangan MLA atau MRA tersebut, anggota badan akreditasi akan saling mengakui satu sama lain atas sertifikat dan laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi. Kerjasama tersebut, kita memastikan ekuivalensi, kalau kita saling confidence, ekuivalen satu dengan yang lain, bisa saling menerima, mengakui antar badan akreditasi kemudian antar pemerintah setiap Negara. Accredited once, accepted everywhere,” pungkas Donny. (SA)
