5W1HINDONESIA.ID, Bandar Lampung – Fenomena nelayan yang menjual hasil tangkapan langsung di tengah laut tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memicu langkah cepat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Praktik yang dikenal dengan istilah “jual di laut” ini kini menjadi fokus evaluasi bersama antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta DPRD Kota Bandar Lampung.
Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW, mengungkapkan bahwa berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, akar permasalahan utama dari fenomena ini adalah tekanan ekonomi yang dialami para nelayan.
“Setelah kami turun, kami tahu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Banyak nelayan terdesak kebutuhan keluarga dan hutang. Fokus kami bagaimana nelayan tetap bisa melaut dengan tenang, tapi PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga tetap stabil seperti tahun sebelumnya,” ujar Ricardo, Jumat (27/2/2026).
Pendekatan Solutif, Bukan Represif
Ricardo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan sepihak yang justru menambah beban hidup masyarakat pesisir. Saat ini, pihaknya tengah merumuskan skema retribusi yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel untuk meminimalkan kebocoran pendapatan daerah.
Langkah evaluasi ini mendapat dukungan penuh dari legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, Agusman Arief, menilai momentum evaluasi semester akhir tahun 2025 menjadi titik balik penting dalam pembenahan tata kelola aset pelelangan ikan milik Pemkot.
Dukungan Legislatif
Agusman Arief menekankan bahwa sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam memperbaiki ekosistem perikanan di Bandar Lampung. Menurutnya, perbaikan sistem retribusi bukan berarti meningkatkan beban nelayan, melainkan memperbaiki manajemen agar potensi ekonomi daerah terserap maksimal.
“Perbaikan sistem retribusi diperlukan agar potensi kebocoran PAD dapat diminimalkan tanpa harus memberatkan nelayan,” jelas Agusman.
Melalui perbaikan manajemen TPI yang lebih tertata dan dukungan fasilitas yang mumpuni, Pemkot Bandar Lampung optimistis aktivitas perikanan akan menjadi jauh lebih produktif. Targetnya jelas: sektor perikanan tetap menjadi penopang ekonomi daerah, sementara kesejahteraan nelayan tetap menjadi prioritas utama.
