5W1HIndonesia.id, Bandarlampung – Akademisi, Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Perundangundangan Universitas Bandar Lampung (UBL), Zainudin Hasan menyatakan bahwa perda bantuan hukum di Kota Bandarlampung sudah sangat mendesak untuk segera disahkan.
“Sebenarnya perda bantuan hukum ini sudah sangat mendesak untuk segera disahkan karena untuk di daerah-daerah lain perda bantuan hukumnya sudah banyak yang berjalan dengan baik,” ungkapnya saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).
Menurutnya, Raperda Bantuan Hukum di Kota Bandarlampung ini merupakan inisiatif dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atau BP2D DPRD Kota Bandarlampung.
Perda bantuan hukum ini adalah turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Sejak UU tersebut diundangkan, dari mulai tahun 2012, 2013, 2014, 2015 sampai dengan tahun 2020 ini sudah puluhan perda bantuan hukum di daerah yang sudah terimplementasi,” paparnya.
Sementara, Provinsi Lampung sendiri sudah melakukan revisi selama dua kali yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017.
Bahkan di kabupaten-kabupaten lain sudah ada perda tentang bantuan hukum seperti di Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Way Kanan.
“Sementara untuk Bandarlampung sendiri yang merupakan kota besar yang memiliki kasus permasalahan hukum yang sangat banyak itu belum ada perda bantuan hukumnya,” bebernya.
Oleh sebab itu, BP2D atau Bapemperda DPRD Bandarlampung menginisiasi untuk tahun ini membuat perda bantuan hukum.
