5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam membenahi tata niaga komoditas beras dari hulu ke hilir.
Langkah strategis tersebut diwujudkan dengan mendorong integrasi kelembagaan antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), BUMDes, serta sektor perbankan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).
Dalam arahannya, Gubernur memaparkan bahwa Lampung merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi mencapai 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 1,7 juta ton beras.
Dari jumlah tersebut, konsumsi masyarakat Lampung hanya berada di kisaran 800 ribu ton per tahun sehingga daerah ini mencatatkan surplus beras lebih dari 900 ribu ton.
Meski demikian, Gubernur menyoroti adanya anomali tata niaga dimana produsen gabah justru kerap dihadapkan pada lonjakan inflasi harga beras dan penurunan operasional penggilingan padi lokal akibat rantai pasok yang terlalu panjang.
”Di era 80-an, 90-an, lumbung pasokan beras itu ada di kota-kota, ada di desa masing-masing. Tidak ada gejolak lonjakan pasokan beras berlebih. Kebutuhan beras terserap dengan baik,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengulas transformasi sistem logistik beras.
Gubernur menambahkan, terbukanya akses logistik tanpa proteksi kelembagaan desa memicu pembelian gabah secara masif oleh korporasi luar daerah yang berakibat pada berhentinya aktivitas usaha penggilingan kecil di tingkat lokal.
”Di Provinsi Lampung, gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tidak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut. Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi. Tapi inflasi beras ikut tinggi,” bebernya.
Menjawab tantangan tersebut, Gubernur menginstruksikan KDMP untuk bertindak sebagai simpul agregator penyerap hasil panen petani di tingkat desa guna memotong rantai distribusi yang selama ini mencapai 7 hingga 8 tingkatan pedagang perantara.
