Ketiga agenda ini dipandang saling berkaitan dalam membangun fondasi
pembangunan Lampung yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Program “Desaku Maju” menargetkan transformasi 2.446 desa di Provinsi Lampung dari status Tertinggal, Maju hingga Mandiri, diawali dengan pilot project di 30 desa pada wilayah Lampung Tengah, Timur, dan Selatan.
Melalui fokus komprehensif pada subsektor peternakan sapi potong, program ini menerapkan pendekatan dari hulu (bibit unggul, pakan mandiri, pupuk hayati), tengah (penggemukan dan pencatatan digital e-Livestock), hingga hilir (hilirisasi produk daging, pengolahan limbah zero-waste, dan integrasi pasar).
Menggunakan skema kemitraan tertutup (close-loop) bersama pihak swasta untuk meminimalkan risiko perbankan, fase awal (Quick Wins) selama 12 bulan pertama ini ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, 30 klaster komunal, serta 3 koperasi peternak.
Menanggapi peluang serta rencana integrasi ekosistem ini, Bapak Dr. Ir. Mulyadi Irsan M. T., selaku Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, menegaskan komitmen Pemprov untuk segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi/sukuk serta penyusunan regulasi pendukung Desaku Maju “Agrifuture”.
Pemprov juga menginstruksikan dilakukannya deep dive analysis
agar instrumen ini memberikan dampak nyata yang seimbang bagi sektor pemerintahan maupun swasta.
OJK memandang bahwa Lampung memiliki potensi ekonomi yang kuat, didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah.
Hasil pertemuan hari ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan langkah-langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan roadmap yang komprehensif apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah di masa mendatang.
Pada prinsipnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah menghadirkan sumber pembiayaan yang sehat, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung, sekaligus mendukung transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau, dan berdaya saing.
“OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan.” (Rls/SA)
