5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara akurat.
“Tetap semangat mendata masyarakat, jangan lupa untuk selalu memakai atribut, mulai dari rompi dan tanda pengenal, agar masyarakat percaya dengan kita saat melakukan sensus ekonomi. Tetap semangat dan lakukan tugas dengan baik,” ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat menjadi Pendamping Kehormatan pada Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Sabtu (11/7/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta General Manager Mal Boemi Kedaton Deviana.
Selama kegiatan berlangsung, Wakil Gubernur turut mendampingi petugas sensus melakukan pendataan terhadap sejumlah tenant usaha di MBK.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah restoran Shabu Kitchen Onago, tempat petugas BPS melakukan wawancara kepada pengelola usaha sesuai instrumen pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Usai mendampingi proses pendataan, Wagub Jihan meninjau Pos Sensus Ekonomi 2026 yang berada di kawasan mal. Ia menyempatkan berdialog dengan para petugas lapangan sekaligus memberikan motivasi agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut Wagub, penggunaan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas petugas sensus. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali petugas resmi BPS dan merasa lebih yakin saat memberikan informasi yang dibutuhkan.
Pemerintah Provinsi Lampung memandang Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk memperoleh data ekonomi yang lengkap dan akurat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga pemberdayaan pelaku usaha di daerah.
