5W1HIndonesia.id, Bandarlampung – Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menginginkan kedepan pendapatan daerah dan aset daerah di Kota Bandar Lampung lebih tertib lagi.
Hal tersebut terungkap pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Monitoring Center For Prevention Korupsi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (MCP KPK RI) terkait Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Tata Kelola/Manajemen Aset Daerah.
Kegiatan dihadiri langsung Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pola Pardede, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah III, Dian Patria dan timnya yang digelar di Aula Gedung Semergou, Lt. IV Sekretariat Pemkot Bandar Lampung, Kamis (21/11/2019).
“Aset kita sudah cukup tertib dan pendapatan juga lumayan tapi perlu ditingkatkan lagi untuk pembangunan daerah. Artinya bagaimana hotel-hotel sesuai dengan penerimaannya,” ungkap Herman.
Oleh karenanya, ia berharap agar pendapatannya tersebut dapat disetorkan ke kas daerah termasuk restoran, tempat hiburan, reklame dalam rangka untuk pembangunan masyarakat dan membangunan daerah.
“Intinya kesejahteraan rakyat. Marilah kita bersama bukan pemerintah saja, rakyat juga ikut membangun. Saya kan sebagai koordinator pembangunan saja uangnya ya uang rakyat yang menikmati juga rakyat,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah III, Dian Patria terkait upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa sudah banyak upaya dilakukan.
“Bicara pajak tadi peningkatan 26% kalau saya tidak salah, dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Jika dievaluasi ada tiga hal setidaknya yang dapat dilakukan bagi wajib pajak (WP) yang masih membandel membayar kewajibannya.
Bagi wajib pajak yang membandel maka PTSP tidak memberikan layanan. Jadi dikunci pelayanan publiknya sampai membayarkan pajaknya.
“Yang kedua menggunakan strategi naming and shaming (tunjuk hidung dan permalukan), agar menimbulkan efek jera,” tuturnya.
“Yang setahu saya sudah mulai dilakukan oleh kota. Bagi para wajib pajak dipasang hari ini sorenya minta diturunin dan langsung bayar malu juga kan. Saya pikir cukup efektif lah,” sambungnya.
Kemudian, ketiga kalau masih membandel juga dengan data pembayarannya bisa membentuk tim audit dari bapenda dan inspektorat turun ke WP untuk diaudit.
“Jadi buka bukunya sesuai tidak pembayaran dan lain-lain. Ya tiga hal itulah yang kita dorong terkait peningkatan pajak di kota,” tandasnya. (SA)
