Sementara kerja sama REC untuk lima Istana Kepresidenan ini berkapasitas 12.800-an MWh per tahun di mana selama dua tahun setara dengan 24.360 unit REC. Artinya, masih banyak potensi REC yang bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak.
Darmawan berharap kerja sama ini dapat menjadi role model seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia untuk memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.
“Kesuksesan transisi energi bukan hanya ditentukan PLN saja. Tetapi dukungan oleh seluruh kekuatan dalam negeri, termasuk yang sudah didorong oleh Pak Kasetpres di sini melalui pemanfaatan produk kelistrikan berbasis EBT,” bebernya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan, pembelian REC untuk Istana Kepresidenan memiliki arti dukungan pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik bersih. Heru menilai, kerja sama ini dapat mendorong instansi pemerintahan lain menggunakan REC PLN.
“Ini merupakan salah satu dukungan kami dalam transisi energi. Harapannya, ketika Istana sudah menggunakan langkah ini maka bisa diikuti oleh lembaga dan kementerian lain sehingga kita bisa bersama sama memerangi kondisi perubahan iklim yang bergerak cepat,” ujar Heru.
PLN mencatat telah menyediakan REC untuk listrik setara 620.378 megawatt hour (MWh) hingga Juli 2022. Angka ini naik dari realisasi akhir 2021 yang mencapai 308.201 MWh. Saat ini REC telah dimanfaatkan 186 pelanggan industri dan bisnis.
REC merupakan instrumen yang merepresentasikan atribut terbarukan dari setiap MWh listrik yang diproduksi oleh pembangkit energi terbarukan. Satu unit REC merepresentasikan satu MWh.
