Model tersebut telah mulai dirintis dengan memanfaatkan pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA dan SMK, kemudian dilanjutkan melalui lembaga pelatihan kerja. Pembiayaan juga diarahkan agar lebih terjangkau sehingga biaya yang sebelumnya sekitar Rp 50 juta dapat ditekan menjadi sekitar Rp 30 juta.
Selain pasar kerja global, Gubernur meminta pengembangan industri Lampung diarahkan ke hilirisasi komoditas dan industri berskala kecil di tingkat desa. Menurut Gubernur, pendekatan tersebut penting karena sebagian besar tenaga kerja berada di perdesaan, sementara pengolahan komoditas lokal masih dapat dikembangkan.
“Industrinya dibawa ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Industri UMKM,” ujarnya.
Gubernur menilai pengembangan pengeringan komoditas, rice milling unit (RMU), pabrik pakan, pengolahan kopi, serta berbagai kegiatan hilirisasi lainnya dapat menciptakan lapangan kerja baru di desa. Namun, pengembangan itu harus dibarengi ketersediaan tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan industri.
Di sinilah FKLPID diharapkan memainkan peran sebagai penghubung. Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, mengatakan forum tersebut akan menjadi pusat data, informasi, dan penyaluran tenaga kerja sehingga pencari kerja maupun industri memiliki jalur yang lebih jelas untuk bertemu.
“Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya,” kata Ary.
FKLPID telah menyusun sejumlah bidang kerja, antara lain riset, pemetaan industri dan data ketenagakerjaan; pelatihan, pengembangan kompetensi dan penempatan kerja; kemitraan strategis dan legal; monitoring dan evaluasi; serta informasi, publikasi dan transformasi digital. Sebanyak 72 lembaga pelatihan juga disebut telah diajak bekerja sama dalam proses awal pembentukan forum.
Pembentukan forum ini diharapkan tidak hanya mempertemukan lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, tetapi juga menghasilkan satu basis data mengenai kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja.
Dengan demikian, pelatihan dapat dirancang berdasarkan permintaan pasar kerja, sementara lulusan pendidikan dan pelatihan memiliki kompetensi yang lebih relevan.
Dari sisi pemerintah pusat, BP3MI Lampung turut menyampaikan program SMK Go Global yang mulai berjalan pada 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 2029. Lampung mendapatkan kuota 1.460 peserta untuk pelatihan sektor pertanian, kesehatan, dan pariwisata, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja sebelum dikirim bekerja ke luar negeri.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap persoalan mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri dapat ditekan.
Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat hilirisasi komoditas daerah, sekaligus menjadikan tenaga kerja Lampung lebih adaptif dan berdaya saing di pasar kerja nasional maupun global. (Rls/SA)
