5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendukung terbentuknya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) Provinsi Lampung sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Forum tersebut juga diarahkan untuk membuka lebih luas akses tenaga kerja Lampung ke pasar kerja global.
“Kalau mau survive, LPK kita arahnya ke globalisasi. Fokus kita ke depan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Lampung, untuk Indonesia, tapi untuk ke luar se-dunia,” ucap Gubernur Lampung dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah melalui pembentukan FKLPID Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (11/9/2026).
Rapat tersebut membahas pembentukan FKLPID yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, serta masyarakat.
Forum ini disiapkan sebagai wadah untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, menyelaraskan kompetensi, memperkuat pelatihan dan sertifikasi, hingga mempercepat penempatan kerja.
Gubernur mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Lampung tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah lapangan pekerjaan. Perubahan teknologi membuat investasi semakin banyak menggunakan otomatisasi sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri besar cenderung semakin terbatas.
Ia mencontohkan investasi industri senilai Rp 15 triliun pada tahun sebelumnya secara kasar hanya menghasilkan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan. Pada industri tapioka, misalnya, terdapat perusahaan yang mampu memenangkan persaingan harga dengan jumlah pekerja hanya sekitar 25 orang karena menggunakan teknologi yang lebih modern.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan strategi dalam mengelola bonus demografi Lampung. Setiap tahun sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK memasuki pasar pendidikan maupun kerja, sementara kapasitas lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru.
Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang S1 di Lampung diperkirakan hanya sekitar 2.000 posisi per tahun, sedangkan peluang kerja untuk lulusan SMA dan SMK sekitar 15.000 orang per tahun.
“Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang,” tutur Gubernur.
Karena itu, salah satu strategi yang didorong adalah memperluas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Gubernur menyebut Jepang dan Malaysia menjadi salah satu pasar yang akan didorong, selain peluang kerja dari negara lain melalui skema antarpemerintah.
Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pengiriman tenaga kerja hingga sekitar 5.000 orang pada tahun mendatang. Gubernur menyebut salah satu hambatan utama adalah kemampuan bahasa dan biaya pelatihan yang relatif mahal, sehingga perlu dipecahkan melalui kolaborasi antara sekolah, lembaga pelatihan, pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra di negara tujuan.
