5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur sekaligus mendukung program strategis nasional di sektor perumahan.
Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai bentuk sinergi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Capaian ini menjadi indikasi positif atas efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap waspada terhadap dinamika harga di tingkat kabupaten/kota. Tercatat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sumatra, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen. Selain itu, Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan harga beras medium sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month), didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi.
Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga memerlukan langkah pengendalian yang berkelanjutan.
