Di sektor pangan, produksi padi Lampung mencapai 3,25 juta ton pada 2025, meningkat sekitar 500 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan indeks pertanaman guna mencapai target produksi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.
Komoditas jagung juga menunjukkan potensi besar dengan produksi mencapai sekitar 1,25 juta ton. Selain itu, Lampung merupakan daerah unggulan untuk komoditas nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa sawit, dan berbagai subsektor peternakan.
Meski mencatat pertumbuhan ekonomi yang baik, Gubernur Mirza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan guna memperbaiki daya saing masyarakat.
Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur juga masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kepatuhan perpajakan menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mirza mengapresiasi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Lampung yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren membaik. Tingkat kepatuhan yang meningkat dinilai mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan.
Ia juga mengungkapkan adanya indikator positif berupa peningkatan pembelian kendaraan bermotor baru yang mencapai sekitar 29 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat Lampung yang terus menguat seiring membaiknya aktivitas ekonomi.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengapresiasi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Lampung yang terus menunjukkan tren membaik. Ia menyebut tingkat kepatuhan perpajakan meningkat dari kisaran 44 persen menjadi sekitar 66 hingga 69 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Sigit menegaskan bahwa pajak memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik lainnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan para wajib pajak perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Melalui penguatan kepatuhan perpajakan dan peningkatan kontribusi dunia usaha, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kapasitas pembangunan daerah akan semakin kuat.
Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih berkelanjutan. (Rls/SA)
