– Penjagaan keseimbangan ekologi dan kesejahteraan warga dengan memprioritaskan mitigasi isu lingkungan serta sosial.
– Penetapan target awal yang realistis (quick wins) guna memberikan dampak langsung bagi daya tarik pariwisata dan masyarakat lokal.
– Kesiapan menyeluruh proyek investasi mulai dari tata ruang, kepastian legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan agar beralih dari sekadar gagasan (project idea) menjadi proyek siap tawar (project ready to offer).
Gubernur berharap PII Wilayah Lampung dapat terus memberikan kontribusi kepakaran dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang pesisir yang aplikatif.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkolaborasi dan mendukung penataan garis pantai kota.
Eva menuturkan bahwa Bandar Lampung memiliki empat kecamatan di wilayah pesisir serta aset potensial seluas 1,5 hektar yang siap ditata secara profesional.
”Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” tutur Eva Dwiana.
Eva menambahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini terus menggenjot pembenahan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, mencakup jaringan drainase, akses jalan, hingga penyediaan sarana air bersih warga, sembari terus menyiapkan ekosistem pendukung pariwisata kota seperti penguatan UMKM dan kesiapan hotel-hotel berbintang. (Rls/SA)
