5W1HIndonesia.id, Bandarlampung – Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Zainudin Hasan menilai bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang hanya satu tahun dianggap melukai rasa keadilan.
Pasalnya, tuntutan yang dilayangkan tersebut dinilai terlalu rendah.
“Saya menilai JPU yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan kurang cermat dalam melihat fakta-fakta yang terjadi, terbukti dari pemberian Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi,” ungkapnya, Minggu (14/6/2020).
“Ditambah lagi pasal yang digunakan oleh jaksa adalah Pasal 353 Ayat 2 KUHP padahal jika melihat akibat yang ditimbulkan, kebutaan permanen pelaku semestinya dijerat Pasal 355 Ayat 1 KUHP,” lanjut Zainudin yang juga sebagai Ketua Divisi Pidana Pada Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Bandar Lampung tersebut.
Diketahui bahwa Pasal 353 Ayat 1 dan 2 KUHP yang digunakan oleh JPU berbunyi:
1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Sementara, Pasal 355 Ayat 1 KUHP berbunyi: Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
