oleh

Pansus Raperda DPRD Bandarlampung : Pansus Perlu Masukan Praktisi Hukum

5W1HIndonesia.id, Bandarlampung – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Bantuan Hukum rapat dengar pendapat dengan organisasi bantuan hukum di ruang rapat utama DPRD Kota Bandarlampung, Senin (13/7/2020).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus, Hadi Tabrani (F PAN) dan dihadiri anggota Pansus di antaranya Sri Ningsih Djamsari, SH (F PDI-P), Rakhmat Nafindra, SIP (F PDI-P), Ilham Alawi, SE (F Gerindra), Sidik Effendi, SH. MH (F PKS).

Baca Juga  Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden, Ini Pesan Herman HN dalam Menghadapi Persoalan Covid-19

Kemudian, Yuni Karnelis, STP (F PKS), Mungliana Susanto, SE (F Demokrat), Pebriani Piska, SP. MH (F Demokrat), dan Robiatul Adawiyah, SH (F Persatuan Bangsa).

Menurut Hadi Tabrani, Pansus perlu mendapat masukan dari praktisi hukum, khusus dari organisasi bantuan hukum.

Baca Juga  Wagub Chusnunia Apresiasi Disetujuinya Tujuh Raperda Prakarsa Pemprov oleh DPRD Lampung

“Untuk kesempurnaan Raperda Bantuan Hukum,¬†maka Pansus perlu mendapat masukan dari beberapa lembaga bantuan hukum di antaranya dari PBHI, LKBH SPSI, LAM, BKBH Unila dan LBH Adil Nusantara,” jelas Hadi Tabrani.

Selain itu rapat dengar pendapat juga dihadiri Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Tenaga Ahli Pansus dari PSKP Universitas Bandar Lampung. (Rls/SA)

Baca Juga  Pemkot Akan Pelajari Aturan Soal Penggunaan Cadar
(Visited 25 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.