oleh

Pansus Raperda DPRD Bandarlampung : Pansus Perlu Masukan Praktisi Hukum

5W1HIndonesia.id, Bandarlampung – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Bantuan Hukum rapat dengar pendapat dengan organisasi bantuan hukum di ruang rapat utama DPRD Kota Bandarlampung, Senin (13/7/2020).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus, Hadi Tabrani (F PAN) dan dihadiri anggota Pansus di antaranya Sri Ningsih Djamsari, SH (F PDI-P), Rakhmat Nafindra, SIP (F PDI-P), Ilham Alawi, SE (F Gerindra), Sidik Effendi, SH. MH (F PKS).

Baca Juga  Tangani Covid-19, DPRD Minta Pemerintah Fokus Terhadap UMKM

Kemudian, Yuni Karnelis, STP (F PKS), Mungliana Susanto, SE (F Demokrat), Pebriani Piska, SP. MH (F Demokrat), dan Robiatul Adawiyah, SH (F Persatuan Bangsa).

Menurut Hadi Tabrani, Pansus perlu mendapat masukan dari praktisi hukum, khusus dari organisasi bantuan hukum.

Baca Juga  Perjuangan Ibu Penyandang Disabilitas, Rita Rela Jualan Pakai Kursi Roda

“Untuk kesempurnaan Raperda Bantuan Hukum,¬†maka Pansus perlu mendapat masukan dari beberapa lembaga bantuan hukum di antaranya dari PBHI, LKBH SPSI, LAM, BKBH Unila dan LBH Adil Nusantara,” jelas Hadi Tabrani.

Baca Juga  Bagikan Bantuan Beras, Bunda Eva Minta Jangan Pasang Stiker Programya

Selain itu rapat dengar pendapat juga dihadiri Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Tenaga Ahli Pansus dari PSKP Universitas Bandar Lampung. (Rls/SA)

(Visited 22 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed