Bandar LampungLampungPemerintahan

Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan Tepat Sasaran

×

Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung || Foto: Pemerintah Provinsi Lampung
Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung || Foto: Pemerintah Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan apa adanya. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam pelaksanaan sensus.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa data memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah.

Menurutnya, semangat persatuan yang dahulu diwujudkan melalui Sumpah Pemuda, kini dapat diperkuat melalui kesadaran bersama terhadap pentingnya data.

“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena sensus dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih lengkap. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata.

Ia juga menyoroti perubahan struktur ekonomi masyarakat, termasuk berkembangnya ekonomi digital yang semakin banyak melibatkan masyarakat bekerja dari rumah melalui teknologi.

“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.

Menurutnya, data yang diberikan masyarakat dapat dianalogikan seperti proses pemeriksaan kesehatan. Dokter membutuhkan informasi yang jujur dari pasien agar dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Begitu pula pemerintah membutuhkan data yang benar agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat,” terangnya.

Gubernur juga mengajak para tokoh masyarakat dan pengurus FPK yang mewakili berbagai suku dan etnis di Lampung untuk menjadi penggerak partisipasi masyarakat.

Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan dan menyampaikan pentingnya sensus kepada komunitas masing-masing.

“Bapak dan Ibu adalah kelompok referensi. Mari gelorakan kepada masyarakat bahwa sensus yang sukses akan menghasilkan data yang lengkap, sehingga kita bisa memproyeksikan ekonomi kita dan menentukan kebijakan yang lebih tepat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung telah menunjukkan capaian yang membanggakan. Pada tahap pertama, Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional.

Namun, capaian tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya. Karena itu, BPS mengajak seluruh elemen masyarakat turut memberikan dukungan agar Lampung dapat mempertahankan prestasi tersebut.

Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Mereka mendatangi berbagai lokasi, mulai dari pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah tangga.

Ahmadriswan menegaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus bukan terletak pada anggaran, metodologi, maupun teknologi, melainkan pada bagaimana membangun kepercayaan masyarakat.

“Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Ketika tokoh masyarakat mengajak komunitasnya mendukung sensus, menyampaikan bahwa data BPS aman, dan mengajak masyarakat menerima petugas, maka kepercayaan itu akan tumbuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data Sensus Ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gambaran perekonomian hingga wilayah yang lebih rinci.