Saat ini, data ekonomi tingkat kabupaten/kota masih banyak menggunakan pendekatan survei sehingga belum dapat menggambarkan struktur ekonomi hingga tingkat kecamatan secara lengkap.
“Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap. Melalui Sensus Ekonomi inilah kita berupaya mendapatkan data tersebut,” jelasnya.
Ahmadriswan juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.
Ia mencontohkan, struktur ekonomi Lampung saat ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, pendataan mengenai pendapatan, pengeluaran, maupun aset masyarakat diperlukan untuk memperoleh gambaran ekonomi Lampung secara lebih utuh.
“Memang pertanyaannya bisa terkesan kepo, tetapi itulah modal kita untuk menyajikan potret terkini ekonomi Lampung,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan sensus juga menyesuaikan perkembangan zaman. Masyarakat yang memiliki aktivitas padat, khususnya di kawasan perumahan, dapat memanfaatkan mekanisme pendataan mandiri yang disediakan BPS.
“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah. Kalau ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan,” tegasnya.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. FPK yang menjadi wadah komunikasi berbagai kelompok etnis dan suku di Lampung dinilai memiliki peran penting dalam membantu BPS menjangkau masyarakat.
Darussalam mengajak seluruh anggota FPK untuk memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada,” ujarnya.
Ia juga menilai kerja sama antara FPK dan BPS dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk membantu menyediakan data mengenai keberadaan dan jumlah anggota berbagai kelompok suku dan etnis di Lampung.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria dalam paparannya menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, konsolidasi BPS dan FPK menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kesalahpahaman yang dapat terjadi antara petugas sensus dan masyarakat.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Rahmat menyebut, hingga saat ini capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen. Dengan dukungan FPK, Kesbangpol, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkat sekaligus mempertahankan posisi Lampung sebagai daerah dengan kinerja terbaik.
Ia menekankan pentingnya peran FPK sebagai wadah komunikasi yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan etnis. Selain sebagai agen sosialisasi, FPK juga diharapkan membantu mengantisipasi potensi penolakan, kesalahpahaman, maupun informasi keliru terkait pelaksanaan sensus.
“Ketika dunia sudah berubah, maka strateginya pun harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Kunci keberhasilan sensus adalah keterbukaan dan penerimaan dari masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Lampung bersama BPS, dan FPK berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan keterangan yang benar sesuai kondisi sebenarnya.
Dengan data yang akurat dan lengkap, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(Rls/SA)
