Bandar LampungLampungPemerintahan

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Gubernur Mirza Dorong ASN Jadi Motor Perubahan

×

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Gubernur Mirza Dorong ASN Jadi Motor Perubahan

Sebarkan artikel ini
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 800.1.3.3/3553/VI.04/2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yaitu : Meiry Harika Sari, S.STP., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Lalu, Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M. sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.

Kemudian, Tina Malinda, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (16/7/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik, sekaligus menekankan pentingnya peran birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan zaman.

“Hari ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan dan peluang. Saya yakin saudara-saudara siap berkontribusi mewujudkan pembangunan daerah yang membawa dampak nyata bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Gubernur mengingatkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari rencana di atas kertas, tetapi sejauh mana program benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Menurutnya, birokrasi harus mampu mengubah kebijakan menjadi aksi nyata yang menghasilkan perubahan positif.

“Jabatan yang saudara-saudara emban bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang membutuhkan integritas, kemampuan, dan semangat untuk menciptakan perubahan,” tegasnya.