Amalia mengungkapkan bahwa pertumbuhan Lampung berada di posisi kedua tertinggi di seluruh wilayah Sumatera, hanya terpaut sedikit di bawah Kepulauan Riau. Ia memuji kepemimpinan di tingkat daerah yang mampu mengoptimalkan sektor agraris.
”Sejak 2015 di Provinsi Lampung ini belum pernah tumbuh 5,58 persen. Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir bahwa Lampung bisa menembus pertumbuhan yang relatif tinggi,” ujar Amalia.
Amalia kemudian menjelaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari leadership dan strategi kebijakan hilirisasi pertanian.
“Suatu ekonomi ini bisa tumbuh tinggi karena leadership dari seorang kepala daerahnya yang bisa memanfaatkan potensi daerahnya yang berbasis pertanian. Pak Gubernur ini bisa mendorong melalui produktivitas sekaligus juga membangun hilirisasi dari industri hasil pertanian,” imbuhnya.
Secara nasional, ekonomi Indonesia juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 5,61 persen pada Triwulan I-2026. Amalia menekankan bahwa sektor perumahan dan konstruksi memegang peran vital sebagai pengungkit ekonomi nasional. Data PDB mencatat sektor konstruksi tumbuh di atas 5 persen, sementara investasi tumbuh sebesar 5,59 persen.
Kepala BPS meyakini bahwa program nasional 3 juta rumah yang sedang digalakkan pemerintah akan menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Sebagai bentuk dukungan nyata, Menteri PKP mengumumkan penambahan kuota bantuan bedah rumah untuk masyarakat Lampung.
”Bapak Gubernur yang saya hormati, tadi sudah dikoreksi oleh Ibu Kepala BPS, Lampung pertumbuhannya nomor dua ya se-Sumatera. Karena itu barusan saya cek masih ada sisa kuota, saya tambahkan dari 9500 jadi 11.000 bedah rumah buat Lampung,” tegas Maruarar.
Menteri PKP menjelaskan bahwa keputusan menaikkan kuota sebanyak 1.500 unit tersebut didasari oleh kesiapan tim Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur dan masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Ia meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera mengirimkan tim ke Jakarta guna memproses teknis pelaksanaan tambahan kuota tersebut.
Maruarar Sirait juga memaparkan target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam sektor perumahan, di antaranya rencana pembangunan 10 kota baru di seluruh Indonesia serta memastikan kebijakan gratis biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berjalan efektif dari Sabang sampai Merauke.
Menteri PKP selanjutnya menekankan tiga pilar utama dalam pembentukan setiap regulasi perumahan: harus bermanfaat bagi negara, bagi rakyat, dan memberikan kenyamanan bagi dunia usaha. Ia pun mengajak seluruh anggota REI untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme sebagai pengembang yang bertanggung jawab.
”Negara sangat membutuhkan pengusaha yang kuat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Saya ingin nama REI dijaga, pastikan anggota REI benar-benar menjadi pengembang yang bertanggung jawab terhadap konsumennya,” tandasnya. (Rls/SA)
