5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan, salah satunya dengan kolaborasi melalui kegiatan Pendidikan Kader Badan Partai (DIKBAR) Perempuan Bangsa.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Sabtu (12/7/2025).
Kegiatan tersebut menandai sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam mencetak kader-kader berkualitas yang siap berkontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung dan bangsa.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Perempuan Bangsa atas perannya yang vital dalam membangun kualitas perempuan di daerah, khususnya di Lampung dan Indonesia secara umum.
“Partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga kualitas. Oleh karena itu, kaderisasi yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mencetak pemimpin perempuan yang berkompeten dan berintegritas,” kata Wagub.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya bagi perempuan untuk memiliki “Survival Mode” dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Kegiatan DIKBAR Perempuan Bangsa ini membawa dampak signifikan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan lahirnya kader-kader perempuan yang kompeten dan berintegritas, partisipasi perempuan dalam politik akan semakin berkualitas, tidak hanya memenuhi kuota 30% tetapi juga memberikan kontribusi substantif dalam pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi di Lampung.
Program kaderisasi seperti DIKBAR membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang cakap dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas SDM di semua lini.
Lebih lanjut, dengan semakin banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan dan legislatif, aspirasi dan kebutuhan perempuan akan lebih terwakili.
