Bandar LampungLampungPemerintahan

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama BPKP untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

×

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama BPKP untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Sebarkan artikel ini
Audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.

Upaya ini ditegaskan melalui audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Jumat (25/7/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemprov Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi dengan BPKP, menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Lampung yang menekankan pentingnya pendampingan BPKP bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

“Amanah dari Bapak Gubernur adalah agar Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa berdampingan dengan BPKP, berdiskusi, dan menyelaraskan pemahaman dalam menginterpretasikan sebuah kebijakan,” kata Sekdaprov

Sekdaprov menambahkan bahwa hal ini sangat krusial, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Dalam setiap pengambilan kebijakan, Bapak Gubernur meminta BPKP sebagai pembanding dari semua asumsi dan narasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk optimalisasi tata kelola seluruh aset dan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.