5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah daerah sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jihan Nurlela saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027, di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (21/7/2026).
Mengawali sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian Provinsi Lampung dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026.
Dalam ajang nasional tersebut, Provinsi Lampung sukses memboyong penghargaan pada tiga kategori, yaitu Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.
”Alhamdulillah, pertama saya sampaikan rasa bangga dan rasa syukur luar biasa. Saya mohon izin kemarin mewakili Bapak Ibu sekalian dalam menerima penghargaan dari KDEKS Pusat (KNEKS). Dan rasa bangga sekali lagi saya sampaikan, kita dapat penghargaan The New Emerging as a Sharia Economic Region ya. Jadi daerah pengembang utama ekonomi syariah yang baru,” ungkap Wagub.
Wagub menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan modal awal dan pemacu semangat untuk menuntaskan target-target pembangunan ke depan.
”Artinya ini prestasi yang patut kita berikan penghargaan bersama, karena sebelumnya mungkin belum pada pencapaian saat ini. Dan ini saya sampaikan, ini adalah kerja sama yang baik, kerja awal yang baik untuk kita bisa mencapai target-target selanjutnya di kemudian hari,” tegasnya.
Wagub Jihan selanjutnya menerangkan bahwa ekonomi syariah saat ini telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, etika bisnis, serta inklusivitas. Sektor ini juga memegang peranan strategis dalam mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
”Kita perlu memahami bahwa hari ini ekonomi syariah itu bukan sekadar agenda dari negara-negara muslim saja. Bukan sekadar suatu agenda untuk pemenuhan administrasi daerah untuk mencapai target-target atau penghargaan-penghargaan, tetapi lebih dari itu ini juga sebagai instrumen kita semua untuk mendukung dalam pertumbuhan ekonomi 8 persen di Indonesia,” beber Jihan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub memaparkan lima potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah terdepan di Pulau Sumatra.
Potensi tersebut meliputi status Lampung sebagai lumbung pangan nasional penopang halal value chain, keberadaan ekosistem UMKM yang tumbuh pesat, jaringan pesantren yang luas, potensi ekspor komoditas unggulan (kopi, lada, kakao, pisang, dan udang), serta optimasi pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) produktif.
Meski demikian, Wagub mengingatkan pentingnya sikap realistis dalam menghadapi tantangan pengembangan ekosistem syariah secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya dihitung dari jumlah lembaga keuangan, melainkan keterhubungan seluruh rantai nilai.
