Dalam APBD 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan lebih dari Rp 100 miliar untuk mendukung penggratisan biaya pendidikan SMA dan SMK Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Anggaran tersebut menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah setelah uang komite dihapus.
Di sisi lain, sekolah tetap dituntut mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penghapusan pungutan kepada orang tua tidak boleh berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.
Kebijakan pendidikan gratis juga diarahkan agar tidak berhenti pada persoalan pembiayaan. Pemprov Lampung menempatkannya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menekan angka anak tidak sekolah.
Dengan biaya pendidikan yang semakin terjangkau, pemerintah berharap semakin banyak anak Lampung dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Pendidikan yang lebih inklusif juga membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun memasuki dunia kerja.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi upaya membangun sistem pendidikan yang lebih berkeadilan. Kondisi ekonomi keluarga diharapkan tidak lagi menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Penghargaan detikSumatera Awards 2026 menjadi apresiasi terhadap upaya tersebut. Ajang yang digelar detikcom itu memberikan penghargaan kepada tokoh, pemerintah, BUMD, korporasi swasta, dan pihak lainnya yang dinilai memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan Sumatera.
Bagi Lampung, penghargaan tersebut memperkuat dorongan agar kebijakan pendidikan terus diarahkan pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pada penghapusan biaya.
Dalam jangka panjang, akses pendidikan yang lebih luas dan peningkatan kualitas SDM diharapkan menjadi modal bagi Lampung untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, dan memberikan kesempatan masa depan yang lebih baik bagi generasi mudanya. (Rls/SA)
