5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela tersebut menjadi forum evaluasi capaian program TPAKD sekaligus penyusunan langkah strategis untuk memperkuat akses keuangan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan di Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa TPAKD tidak boleh hanya berfokus pada jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan, melainkan harus memastikan setiap program menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Jihan.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM hingga ekonomi kreatif yang akan berkembang lebih optimal apabila didukung akses pembiayaan yang mudah serta tingkat literasi keuangan yang memadai.
Jihan juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku UMKM di Lampung. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh anggota TPAKD untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum optimal.
“Kita perlu membedah secara mendalam apa penyebab rendahnya akses pembiayaan ini. Apakah karena kurangnya informasi, kendala administrasi, atau faktor lainnya. Forum TPAKD harus mampu menghadirkan solusi yang konkret,” katanya.
Selain itu, Jihan menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung yang saat ini masih berada pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan daerah karena indikator ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM.
“Pak Gubernur sangat fokus terhadap peningkatan IPM Lampung. Karena itu, seluruh program yang kita jalankan harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
