Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung pada tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen. Meski menunjukkan tren positif, Jihan menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai inovasi dan percepatan program.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama TPAKD terus mendorong sejumlah program prioritas seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju.
Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk serius mengawal pelaksanaan program yang telah dirancang sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
“Kita memiliki instrumen sampai ke desa, kelurahan, RT dan RW. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi dan memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy melaporkan bahwa selama tahun 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Selain itu, TPAKD juga melaksanakan 25 kegiatan business matching melalui program unggulan Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Si Cantiks), serta program Bank Sampah Sekolah.
Otto menjelaskan bahwa TPAKD terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga dan instansi melalui pengembangan Desa PERKASA yang terintegrasi dengan Program Desaku Maju.
Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Pusat Statistik melalui Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), PT Bank Lampung melalui Smart Village dan layanan keuangan digital, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, serta pengembangan desa wisata.
“Ke depan, TPAKD diarahkan menjadi orkestrator pengembangan ekonomi daerah. Kami berharap setiap desa memiliki produk unggulan dan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan,” tutur Otto.
Selain rapat pleno, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembekalan materi sertifikasi TPAKD sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi program percepatan akses keuangan secara lebih efektif.
Melalui rapat pleno ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung. (Rls/SA)
