oleh

Persoalan Kebijakan Desa, LBH Bandar Lampung Mendampingi 637 Masyarakat Sukadana Selatan

5W1HIndonesia.id, Sukada – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menerima kuasa dari masyarakat Sukadana Selatan, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim).

Hal tersebut dilakukan setelah kedatangan sejumlah masyarakat dari Desa Sukadana Selatan, Kabupaten Lampung Timur yang bermasalah dengan kebijakan pemerintah daerah tentang perangkat desa.

“Permasalahan yang dipicu dari masyarakat yang menolak perangkat desa untuk tetap diangkat karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan juga tidak pernah hadir dibalai desa selama 6 bulan,” terang Chandra Bangkit Saputra, S.H, Wakil Direktur LBH Bandar Lampung, Rabu (1/7/2020).

Bahwa sebelumnya, LBH Bandar Lampung melakukan investigasi sebelum menerima kuasa dari masyarakat dan didapat beberapa dokumen yang menjelaskan bahwa kepala desa sudah melakukan pemanggilan pertama pada tanggal 15 Januari 2020.

Baca Juga  VLC Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Pawiki Lampung Timur

Kemudian, pemanggilan kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan pemanggilan ketiga pada 4 April 2020 terhadap perangkat desa tersebut.

Selain itu kepala Desa Sukadana Selatan sudah mengajukan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada camat Sukdadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 15 April 2020 dan dijawab oleh Camat Sukadana pada tanggal 2 Juni 2020 dengan jawaban tidak bisa diterima/ditolak.

“Oleh karena itu, kami melihat permasalahan ini berpotensi konflik di desa dan sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga  Abaikan Jaga Jarak, BRI KCP Pekalongan Diserbu Warga

Terlebih lagi Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang seharusnya memang harus diciptakan situasi yang kondusif di segala lini.

Selain itu juga apabila melihat Perda Nomo 10 Tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur tentang Perangkat Desa, sudah selayaknya menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kepala Desa Sukadana Selatan untuk mengambil kebijakan terbaik untuk desa dan juga masyarakat.

“Kami juga menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan dimulainya tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa agar pelayanan publik di desa Sukadana Selatan bisa terpenuhi dengan baik,” tuturnya.

Di samping itu, LBH Bandar Lampung melihat bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Desa Sukadana Selatan terhambat akibat aparatur desa yang tidak masuk kerja sampai 6 bulan.

Baca Juga  Terima Alquran Baru, Santri TPA Al Munawaroh Labuhan Maringgai Makin Semangat Tadarus

Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat 3 huruf yang berbunyi “melanggar larangan sebagai perangkat Desa”.

Selain itu, diperkuat dengan Perda No. 10 Tahuan 2016 tentang Perangkat Desa Pasal 50 Huruf N yang menjelasakan bahwa ‘perangkat desa dilarang meninggalkan tanggungjawabnya selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertangggung jawabkan’ demi pemenuhan hak atas pelayanan publik di desa Sukadana Selatan Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. (Rls/SA)

(Visited 71 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed