close
Bandar LampungLampungPemerintahan

Rakor Penanganan Banjir, Pemprov Lampung Libatkan BBWS hingga BPBD

×

Rakor Penanganan Banjir, Pemprov Lampung Libatkan BBWS hingga BPBD

Sebarkan artikel ini
Wagub Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Wagub Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/9/2025).

Rapat ini digelar untuk mengantisipasi musim penghujan yang diperkirakan mulai berlangsung pada Oktober mendatang.

Baca Juga  Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Sektor Pariwisata Sebagai Fondasi Ekonomi Daerah

Dalam arahannya, Wagub Jihan menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari inventarisasi masalah yang pernah terjadi, penguatan sistem drainase, hingga optimalisasi waduk, embung, dan pintu air.

“Saya ingin ada inventarisasi permasalahan banjir yang lalu. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang perlu segera dilakukan. Kita juga harus memperkuat sistem drainase, inspeksi pintu-pintu air, serta mengoptimalkan waduk dan embung sebagai penampungan air,” kata Jihan.

Baca Juga  Pemprov Lampung Dukung Peran Strategis Mahasiswa NU Dalam Pembangunan Daerah

Selain infrastruktur, Wagub mendorong pembangunan sumur resapan di titik rawan banjir, manajemen air terpadu, hingga pemanfaatan pompa mobile. Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) pun dinilai penting untuk mengatur debit air di wilayah Lampung.

Baca Juga  Soal Sertifikasi Pernikahan, Kemenag: Untuk Menekan Angka Perceraian

Ia juga menginstruksikan peningkatan sistem peringatan dini bersama BMKG dan mengoptimalkan aplikasi Lampung-IN sebagai pusat laporan masyarakat.

“Lampung-IN harus bisa menjadi pusat data laporan warga agar segera ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.

Visited 13 times, 1 visit(s) today