“Satuan Tugas ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak pascabencana banjir, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota,” ujar Kepala BPBD.
Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya memperkuat kapasitas siaga dan tanggap darurat dengan penguatan dukungan anggaran taktis, ketersediaan peralatan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM bencana di setiap stakeholder, serta pengembangan budaya sadar bencana di masyarakat melalui kegiatan tematik seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Keluarga Tangguh Bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, turut mendukung penuh upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Untuk bahan dan publikasi, kami akan siarkan agar masyarakat mengetahui apa saja persiapan yang harus dilakukan saat bencana alam terjadi, sebelum bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi.” ujar Kadis Kominfotik.
“Saran dari saya, kita buat pusat krisis (Crisis Center) yang akan mengumumkan daerah mana yang terkena bencana dan berapa orang korban jiwanya, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat.” tambah Kadis Kominfotik.
Selain itu, kerja sama multipihak atau Penta-Helix yang melibatkan pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha/bisnis, dan media massa menjadi kunci dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi Lampung.
Dukungan dari instansi vertikal seperti TNI, POLRI, BMKG, serta organisasi non-pemerintah seperti PMI dan Pramuka juga sangat vital.
Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat membangun resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, sehingga penanggulangan bencana menjadi investasi pembangunan, bukan hanya respons terhadap krisis. (Rls/SA)
