Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Lampung, khususnya di kawasan Taman Nasional Way Kambas yang menjadi salah satu prioritas dari puluhan taman nasional di Indonesia.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan pembatas ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa penyangga.
Selama ini, aktivitas pertanian seperti singkong, padi, dan jagung tidak dapat berjalan optimal akibat konflik dengan satwa liar.
“Dengan adanya pembatas ini, masyarakat bisa kembali memaksimalkan lahan mereka. Bahkan ke depan bisa dikembangkan komoditas baru seperti madu, serai, dan lainnya yang terintegrasi dengan program pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan desa penyangga juga akan diintegrasikan dengan program pembangunan desa, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Konflik antara gajah dan manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan pertanian, tetapi juga menimbulkan korban di kedua belah pihak.
Dengan dimulainya pembangunan pembatas ini, pemerintah berharap masyarakat dan satwa liar dapat hidup berdampingan secara aman dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan dialog bersama Menteri Kehutanan RI, beberapa Kepala Desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjelaskan bahwa konflik satwa liar gajah dengan warga sekitar TNWK telah berlangsung selama 43 tahun sejak tahun 1983, sehingga penyelesaian konflik pada hari ini menjadi momentum penting dimulainya upaya konkret penyelesaian konflik antara Gajah dan Manusia.
