Selain sebagai solusi konflik, pembangunan ini juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di desa penyangga. Sedikitnya 27 desa akan menjadi fokus pengembangan, termasuk optimalisasi lahan pertanian serta pengembangan komoditas baru berbasis kehutanan.
Dari sisi teknis, pembangunan pembatas menggunakan konstruksi baja dengan kombinasi pipa berdiameter besar serta sistem penahan gaya yang dirancang untuk menghadapi tekanan gajah. Struktur ini telah melalui uji kekuatan sehingga diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam jangka panjang.
Pemerintah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 bulan, sekaligus memastikan desain yang digunakan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Lebih jauh, program ini juga akan dikombinasikan dengan skema pendanaan campuran (blended finance), melibatkan pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga non-pemerintah.
Langkah ini bertujuan membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat langsung.
Ke depan, kawasan pembatas bahkan berpotensi dikembangkan sebagai jalur budidaya madu dan wisata berbasis masyarakat, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan hutan yang tetap terjaga dan masyarakat yang semakin sejahtera, Taman Nasional Way Kambas diharapkan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan konservasi di Indonesia. (Rls/SA)
