Tim Kemendagri yang turun ke Lampung di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Inspektur IV Itjen Kemendagri.
Lalu, Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda, dan Kasubdit PU Ditjen Bina Keuda.
Sementara itu, dari pemerintah provinsi dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Sekretaris Daerah Provinsi, Inspektur Provinsi Lampung, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Kemudian, Kepala Dinas Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Kepala Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung, Kabiro Hukum Setdaprov Lampung, Kabiro Adbang Setdaprov Lampung, Kabiro Organisasi Setdaprov Lampung, dan Kabiro PBJ Setdaprov Lampung.
Pemerintah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Pada kunjungan Tim Kemendagri kali ini, setidaknya diperoleh 8 data mengenai pembangunan infrastruktur di Lampung. Di antaranya, pertama, data alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di seluruh Lampung.
Kedua, data panjang jalan provinsi kabupaten/kota. Ketiga, data kondisi rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan kondisi jalan mantap baik jalan nasional, jalan provinsi, dan kabupaten/kota. Keempat, permasalahan pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Kelima, data lainnya mengenai usulan Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah. Keenam, rencana strategi Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan berikut usulan. Ketujuh, kegiatan yang sudah dilakukan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Kedelapan, dokumentasi kondisi jalan maupun jembatan. (Rls/SA)
