Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meneladani kisah Nabi Yusuf AS dalam menghadapi masa kekeringan panjang dengan perencanaan yang matang.
“Kita akan menghadapi kekeringan besar tahun ini. Nabi Yusuf mempersiapkan tujuh tahun untuk menghadapi tujuh tahun kekeringan. Artinya, perencanaan dan kesiapan adalah kunci. Saya berharap seluruh kepala daerah dapat menunjukkan kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta orkestrasi yang baik dalam menghadapi situasi ini,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat serius dalam menghadapi ancaman El Nino.
“Kami sudah menghitung dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika produksi turun dan harga tidak stabil, maka pertumbuhan ekonomi Lampung juga akan tertekan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dengan puncak kemarau pada periode Juli hingga September.
“El Nino ini berpotensi menimbulkan kemarau yang sangat ekstrem. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sudah menjadi informasi publik yang harus kita sikapi dengan langkah nyata. Kabupaten/kota harus mulai mengantisipasi risiko kekeringan dari sekarang,” ujarnya.
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa dampak El Nino akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan, hingga permukiman yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Selain itu, kondisi cuaca kering juga berisiko meningkatkan kasus gangguan kesehatan, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dalam upaya mitigasi, Wakil Gubernur memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan secara terpadu lintas sektor. Di sektor pertanian, pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan tanam pada periode April hingga Juni, penggunaan varietas tahan kekeringan, pompanisasi, serta optimalisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Di sektor sumber daya air, langkah yang harus dilakukan meliputi revitalisasi embung dan sumur bor, distribusi air bersih, serta penyediaan irigasi darurat dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas PSDA, PUPR, PDAM, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada periode Mei hingga Oktober, melalui pembentukan atau pengaktifan kembali satuan tugas (satgas), patroli hotspot, serta penegakan larangan pembakaran lahan.
“Pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan, seperti pada panen tebu di beberapa daerah, harus diperketat melalui sosialisasi dan penegakan aturan,” tegasnya.
