Di sektor kesehatan, koordinasi antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA, serta memastikan ketersediaan air bersih dan sistem surveilans penyakit berjalan optimal.
Sementara itu, dari sisi perencanaan dan koordinasi, Bappeda dan BPBD diminta untuk rutin menggelar rapat koordinasi lintas OPD guna memantau indikator serta menetapkan status darurat jika diperlukan.
“Sinergi dan integrasi antar OPD menjadi kunci agar penanganan lebih efektif dan efisien. Kita harus solid dan responsif. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Klimatologi Lampung BMKG, Indra Purna, memaparkan kondisi iklim terkini dan proyeksi ke depan.
“Ini adalah fase peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Suhu muka laut mulai menghangat dan pasokan uap air berkurang, yang dapat menjadi indikasi awal menuju kondisi El Nino,” jelasnya.
Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa musim kemarau di Lampung diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dimulai dari wilayah selatan dan timur, kemudian meluas ke wilayah tengah dan barat. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September.
“Curah hujan di sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan berada di bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Bahkan di beberapa wilayah seperti Lampung Selatan, durasi musim kemarau dapat mencapai hingga 210 hari,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa prediksi BMKG tidak menunjukkan kondisi El Nino ekstrem seperti yang dikhawatirkan secara global.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui rapat koordinasi ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi El Nino 2026.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir dampak terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dan wilayah sekitarnya. (Rls/SA)
