Begitu juga dengan Ketua DPP PII, yang diwakili oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU.,ASEAN.Eng., yang memberikan pemaparan terkait faktor eksternal dan internal penyebab kerusakan jalan untuk mengantisipasi kegagalan bangunan jalan demi terciptanya karakter jalan yang Humanistis.
Kemudian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala BPTD Kelas II Lampung, Bahar, S.T., M.T yang memberikan pemaparan terkait pengawasan angkutan barang di jalan sebagai upaya menjaga umur teknis jalan yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimention Over Load (ODOL).
Kepala BPTD Kelas II Lampung ini juga menjelaskan bahwa untuk menanggulangi terjadinya ODOL, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi secara nasional, standarisasi alat angkutan logistik, penyusunan rencana pembangunan prasarana transportasi logistik, pengumpulan informasi kebutuhan intermodal dan konektivitas antar prasarana transportasi, serta rencana pengembangan konektivitas prasarana transportasi logistik.
“Pengemudi dan perusahaan angkutan umum barang serta pemilik barang wajib mematuhi ketentuan mengenai kelas jalan yang dilalui,” tegasnya.
Narasumber lainnya, Direktur Utama PT Hutama Karya, yang diwakili oleh Vice President Perencanaan & Engineering, Ir. Dhono Nugroho menyampaikan materi terkait proses pembangunan dan pemeliharaan jalan tol.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto yang juga menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut, turut memberikan pemaparan terkait kondisi, target dan realisasi kemantapan jalan status Provinsi dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
Lebih jauh, Sekda juga memberikan pemaparan terkait strategi dan upaya pengelolaan jalan berbasis manfaat dalam konteks pengembangan ekonomi kewilayahan.
“Sinergi pemograman dan pengangaran perlu penajaman dalam menentukan skala prioritas penanganan antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,” ucap Sekda.
“Di masa depan, pendekatan sinergi ini perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan didukung kerjasama serta partisipasi aktif dari para pelaku pembangunan, khususnya sektor swasta dan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Rls/SA)
