“Ketika kita bicara kemiskinan, maka kita berbicara soal kecukupan konsumsi untuk hidup layak. Itu sebabnya, upaya penurunan kemiskinan harus dilakukan melalui pengawalan beban pengeluaran masyarakat, baik jangka pendek lewat bantuan sosial, maupun jangka panjang lewat pemberdayaan,” ungkap Ahmadriswan.
Ahmadriswan menambahkan, efektivitas program sangat bergantung pada keakuratan data. Dalam hal ini, Lampung telah berada di jalur yang tepat dengan ketersediaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN).
Data ini memungkinkan seluruh pemangku kebijakan dan pelaku program untuk menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Dengan data yang tepat dan program yang konvergen, saya yakin penurunan angka kemiskinan di Lampung masih bisa terus didorong,” tegasnya.
Lebih jauh, Ahmadriswan menilai capaian penurunan angka kemiskinan dari 18,96 persen pada 2010 menjadi 10,00 persen di tahun 2025 adalah kemajuan yang luar biasa. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya menjaga momentum agar angka tersebut tidak stagnan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyampaikan bahwa data yang dirilis BPS menjadi referensi penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.
“Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah berkomitmen mendorong pemberdayaan desa melalui program Desaku Maju. Salah satu fokus utamanya adalah transformasi digital di desa melalui penguatan kapasitas SDM,” tutur Ganjar.
Ia juga menekankan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sejumlah program strategis nasional yang memiliki dampak langsung pada masyarakat miskin di desa, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.
