Bandar LampungLampungPemerintahan

Hapus Uang Komite Sekolah, Langkah Strategis Gubernur Dorong Deflasi di Provinsi Lampung

×

Hapus Uang Komite Sekolah, Langkah Strategis Gubernur Dorong Deflasi di Provinsi Lampung

Sebarkan artikel ini
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menerapkan kebijakan penghapusan uang komite sekolah, sehingga berdampak terhadap deflasi di Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menerapkan kebijakan penghapusan uang komite sekolah, sehingga berdampak terhadap deflasi di Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Hanya pendidikan menengah yang mengalami deflasi tipis sebesar 0,40 persen. Artinya, ketika biaya pendidikan meningkat di tingkat nasional, Lampung justru bergerak berlawanan arus yaitu mengalami deflasi tajam.

Dampak Kebijakan Penghapusan Uang Komite

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menilai bahwa Kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung. Dampak kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Efektivitas Subsidi dan Bantuan Pendidikan

Penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat.

Dampak pada Daya Beli dan Inflasi Daerah

Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.

Indikasi Arah Kebijakan Jangka Panjang

Jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, maka ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan SDM. Namun, penurunan biaya yang terlalu tajam juga perlu diantisipasi agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.

“Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran pemerintah provinsi lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Ganjar.

Dengan kondisi ini, era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal tercatat dalam sejarah Lampung. Untuk pertama kalinya, biaya pendidikan yang biasanya identik dengan inflasi justru menjadi motor deflasi yang menekan laju inflasi daerah. (Rls/SA)