Tingkat inflasi tersebut menempatkan Provinsi Lampung pada posisi ke-2 terendah di Pulau Sumatra setelah Provinsi Bangka Belitung.
Untuk tahun ini, secara kumulatif tahunan tercatat sebesar 2,41%, yang artinya masih dalam rentang target inflasi tahun 2023 yang ditetapkan pada kisaran 2-4%.
Sekdaprov Fahrizal menyebut dalam mengendalikan inflasi, pemerintah daerah herus berpedoman pada strategi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
Berpedoman pada strategi keterjangkauan harga, menurutnya jika terjadi peningkatan harga di pasar, maka harus segera dilakukan upaya intervensi dari pemerintah daerah seperti operasi pasar.
“Kita akan segera melakukan operasi pasar untuk beras dan komoditas lain, kita juga sudah menugaskan kepada BUMD untuk bersama-sama dengan Disperindag,” tandasnya.
Sekdaprov Fahrizal berpendapat ada beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi kelangkaan ketersediaan pasokan bahan pokok seperti menanam cabai di rumah.
Selain itu, dalam menjaga kelancaran distribusi ia berpesan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk proaktif berkoordinasi jika terjadi kelangkaan dari komoditas di beberapa tempat yang disebabkan oleh tidak lancarnya transportasi.
Sekdaprov Fahrizal berharap narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia dan Food Station Tjipinang Jaya dapat memberikan masukan dan sharing informasi bagi Tim Pengendalian Daerah di Provinsi Lampung dalam upaya pengendalian pangan, refreshment, serta evaluasi pelaporan TPID. (Rls/SA)
