Bandar LampungLampungPemerintahan

Lampung Jadi Salah Satu Provinsi dengan Harga Pangan Paling Stabil Minggu Ini

×

Lampung Jadi Salah Satu Provinsi dengan Harga Pangan Paling Stabil Minggu Ini

Sebarkan artikel ini
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

“Diharapkan kepala daerah dan teman semua di daerah untuk tidak cepat berpuas diri. Ketika harga berasnya turun sedikit, kegiatan operasi pasar bersama Bulog atau kegiatan mendukung lainnya jangan sampai terhenti. Upaya ini harus terus dilakukan secara rutin,” ujarnya.

Saat ini tercatat 93 daerah yang dalam 2 – 3 minggu terakhir tidak mengalami penurunan harga beras. Tomsi Tohir meminta Bulog bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan volume operasi pasar serta memperluas jangkauan pangan murah.

Di kesempatan yang sama, juga dilakukan Rapat Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji mengungkapkan, bahwa inti dari tata kelola kependudukan adalah menjaga keseimbangan populasi, antara jumlah penduduk/SDM dengan dunia usaha. Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat 192 juta penduduk usia produktif (14 – 65 tahun).

“Ketika ada umur yang produktif harapannya negara, pemerintah hadir, kemudian memberi peran yang sama dalam hal ini adalah kesempatan kerja,” tutur Menteri Wihaji.

Menteri Wihaji kemudian mengajak seluruh pemerintah daerah melalui OPD masing-masing agar mengerjakan berbagai langkah yang menjadi kunci dalam tata kelola kependudukan menuju Indonesia maju. Diantaranya adalah :

1. Seluruh penduduk harus menempuh wajib belajar 12 tahun.
2. Seluruh penduduk harus memiliki keterampilan / kompetensi profesi.
3. Seluruh penduduk harus memiliki pekerjaan (sebagai job creator maupun job seeker).
4. Tersedia investasi dan lapangan kerja yang mencukupi.
5. Seluruh penduduk harus berkontribusi terhadap pajak penghasilan.
6. Penduduk mendapat perlindungan sosial (kesehatan dan jaminan hari tua) secara universal. (Rls/SA)