“Hal ini dinilai sudah dapat mencukupi kebutuhan di Provinsi Lampung,” kata Kusnardi.
Kusnardi menyampaikan rekomendasi Panitia Kerja Komisi IV DPR RI, berdasarkan surat Direkrur Pupuk dan Pestisida kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia nomor : B.133.1/SR.320/B5.2/03/2022 Tanggal 14 Maret 2022.
Isinya bahwa jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat.
Alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung Tahun 2022 berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2022 yaitu :
– Urea 285.405 ton (58,35%) dari usulan e-RDKK 489.117 ton
– NPK 178.036 ton (22,17%) dari usulan e-RDKK 803.185 ton
– SP-36 40.328 ton (38,23%) dari usulan e-RDKK 105.491 ton
– ZA 21.434 ton (45,01%) dari usulan e-RDKK 47.619 ton
– Organik 25.470 ton (7,47%) dari usulan e-RDKK 341.167 ton
Melalui Program KPB, alokasi pupuk telah dibagi secara proporsional sesuai indeks alokasi dari pusat kepada 806.809 petani penerima pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung yang terdaftar dalam e-RDKK Tahun 2022.
Untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengupayakan dengan pemenuhan kekurangan pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi dengan menyurati PT Pupuk Indonesia.
Distribusi Tak Terhambat
Sementara itu, Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, juga rutin dalam melaksanakan pengawasan ketersediaan pupuk dan pestisida.
Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim, yang juga Ketua Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung di tahun 2022 sempat melakukan pengawasan ketersediaan pupuk dan pestisida.
Salah satu lokasi yang didatanginya yaitu di Kios Mandiri, Desa Kalisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
