5W1HIndonesia.id, Lampung Timur – Bupati Lampung Timur (Lamtim), M. Dawam Rahardjo merasa kecolongan.
Pasalnya, masih ada warganya yang berhak menerima dana bantuan sosial (bansos), namun hingga saat ini tak kunjung menerimanya.
Hal tersebut terungkap saat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menghadiri Kegiatan Percepatan Penyaluran Program Bantuan Sosial BPNT Reguler, Bansos Sembako PPKM dan PKH di Desa Gondangrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (4/2/2022).
“Yang jelas kenyataan terjadi di lapangan selama ini kita terjadi miss. Jadi tidak tahu informasi, yang terjadi justru masih banyak orang yang belum tersalurkan,” paparnya.
Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak bank penyalur sehingga tidak terulang lagi dana mengendap yang seharusnya diberikan kepada yang berhak menerima.
“Artinya, kaget kami selaku Forkopimda tiba-tiba tidak ada jadwal kunjungan (Mensos Tri Rismaharini),” ucapnya.
“Tapi namanya di lapangan harus siap. Artinya untuk membela masyarakat yang berhak menerima bantuan,” lanjutnya menegaskan.
Terkait instruksi jemput bola yang disampaikan Mensos, pihaknya yang jelas akan berupaya untuk melakukan koordinasi dan sinergi.
“Sejauh mana, setelah itu kita tindaklanjuti bersama Forkompimda sehingga segera harus diserahkan kepada yang berhak penerima,” papar Dawam.
Bentuk pengawasannya nanti pihaknya akan melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres dan Kodim.
“Yang jelas kita koordinasi dengan pihak penyalur dalam hal ini Bank Mandiri kita akan panggil bagaimana teknisnya,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan ingin mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masih tersisa.
Hal tersebut diungkapkan Risma saat malaksanakan Kegiatan Percepatan Penyaluran Program Bantuan Sosial BPNT Reguler, Bansos Sembako PPKM dan PKH di Desa Gondangrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (4/2/2022).
“Jadi kita sebar ke seluruh Lampung hari ini ada untuk penyaluran bansos yang tersisa,” ungkap Risma saat dijumpai awak media.
Menurutnya, dari data Kemensos per daerah itu antara 18-20 persen yang belum tersalur. (SA)
