Gubernur juga menegaskan kesiapan jajaran pemerintah daerah untuk merangkul bupati dan wali kota di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung guna mengurai kendala teknis dan administrasi di lapangan.
”Pak Menteri, intinya Pemda Provinsi Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem e-RTLH dapat segera diselesaikan. Dan juga kita juga melakukan koordinasi setiap dua minggu sekali,” imbuhnya.
Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Gubernur Lampung menyatakan akan segera mengumpulkan asosiasi pengembang perumahan serta jajaran perbankan daerah.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah dan jajaran terkait mempersiapkan pelaksanaan program bedah rumah lebih awal. Jika pada 2025 pelaksanaan dimulai sekitar Agustus–September dan pada 2026 dimulai pada Juni, maka pada 2027 program tersebut ditargetkan dapat dimulai pada Februari.
Untuk mendukung percepatan tersebut, kesiapan sumber daya manusia, regulasi, dan sistem teknologi informasi diminta dilakukan sejak lebih awal.
Selain bantuan stimulan perumahan swadaya, Provinsi Lampung pada tahun 2026 juga memperoleh dukungan infrastruktur perumahan lainnya, meliputi pembangunan Rumah Susun (Rusun) TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 60 unit (4 lantai), penanganan kawasan permukiman kumuh Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat seluas 28,31 hektare, serta realisasi kredit Rumah Subsidi FLPP dari BP Tapera yang telah tersalurkan sebesar Rp430 miliar untuk 3.593 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Rls/SA)
