Pertama, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat pendampingan hukum formal melalui kerja sama dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan. Langkah ini dilakukan melalui pembaruan nota kesepahaman (MoU) guna memperoleh pendampingan hukum dan dukungan mediasi.
Kedua, Pemerintah Provinsi Lampung akan segera mengirimkan surat peringatan terakhir kepada BUMN yang masih memiliki tunggakan kewajiban retribusi.
Dalam surat tersebut, pemerintah memberikan tenggat waktu sesuai dengan aturan, dengan tiga pilihan yang harus dipenuhi, yaitu membayar retribusi yang menjadi kewajiban, melakukan pembongkaran infrastruktur secara mandiri, atau menerima tindakan penertiban berupa pembongkaran maupun penyegelan.
Ketiga, Pemerintah Provinsi Lampung tetap membuka ruang dialog dan audiensi sebagai bentuk iktikad baik dalam penyelesaian permasalahan.
Melalui tiga langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan, melindungi aset daerah, serta memastikan seluruh pihak yang memanfaatkan aset milik pemerintah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui langkah mitigasi yang terukur ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap para penyedia jaringan internet dapat segera menunjukkan iktikad baik guna mendukung pembangunan daerah serta menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat di Provinsi Lampung. (Rls/SA)
