Uncategorized

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

×

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Sebarkan artikel ini
Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memaparkan mengenai perkembangan harga pasca lebaran.

“Berdasarkan Data SP2KP Kemendag bahwa komoditas penyumbang kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah bawang merah di 112 kabupaten/kota, daging ayam ras di 94 kabupaten/kota, bawang putih di 47 kabupaten/kota dan beras di 42 kabupaten/kota,” bebernya.

“Disisi lain, terdapat beberapa komoditas yang menjadi penyumbang penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah cabai merah di 112 kabupaten/kota, cabai rawit di 109 kabupaten/kota, telur ayam ras di 62 kabupaten/kota dan beras di 45 kabupaten/kota,” tambah Pudji Ismartini.

Selanjutnya, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo meminta dukungan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan dan stabilisasi pangan serta kesiapsiagaan krisis pangan, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan seperti beras, daging dan telur ayam.

Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pemetaan pendataan Champion atau produsen pangan disetiap wilayah masing-masing dan selanjutnya menyusun strategi Kerjasama antar daerah guna stabilisasi wilayah defisit dan surplus.

Identifikasi strategi aksi juga perlu dilakukan dalam mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi
ekstrim alam El Nino atau kemarau panjang.

Nyoto Suwignyo juga meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi APBD I dan ll terkait pengendalian ketersedian dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan GPM dan FDP serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food).

Terakhir, Nyoto Suwignyo meminta kolaborasi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan krisis pangan. (Rls/SA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *