Yanyan selanjutnya menjelaskan bahwa tipologi konflik manusia-gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga metode mitigasi yang diterapkan harus adaptif.
Klasifikasi konflik berkisar dari tipe ringan yang jarang terjadi, hingga tipe berat yang sangat parah. Oleh karena itu, diperlukan desain kombinasi solusi yang presisi di setiap kilometer batas kawasan sebagai solusi permanen.
”Ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat saja,” terangnya.
Terealisasinya infrastruktur mitigasi sepanjang 11 km ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli petugas dalam pengamanan habitat. Selain aspek teknis, pembangunan ini juga diharapkan dapat membangun kolaborasi yang solid antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam upaya menekan frekuensi konflik.
Pemerintah Provinsi Lampung menekankan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, guna mencegah jatuhnya korban dan menjaga keseimbangan konservasi.
Menutup keterangannya, Yanyan menyoroti tantangan pembiayaan dan pentingnya sinergi lintas sektor.
”Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan disemua level pemerintahan, kita semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional secara jangka panjang dan permanen dan mudah-mudahan semuanya bisa mendukung,” tandasnya. (Rls/SA)
