5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
Rapat Paripurna digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Rabu (2/7/2025).
Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Provinsi Lampung.
“Kami percaya bahwa semua hal yang disampaikan bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan,” katanya.
“Masukan tersebut juga penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang ada dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama,” lanjutnya.
Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.
“Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Legislatif, yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kerja keras kita semua adalah kunci untuk terus mempertahankan prestasi ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama Eksekutif dan Legislatif.
“Kami berharap perangkat daerah dapat beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting,” harapnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan meningkatnya PAD, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung akan semakin baik karena didukung ketersediaan anggaran.
“Kami terus berusaha memenuhi semua belanja wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Pada jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan sependapat pada sejumlah fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya.
“Penguatan kapasitas fiskal dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, kami terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengedepankan alternatif skema pembiayaan non-APBD, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN/BUMD, serta pendanaan hijau (Green Finance) yang berkelanjutan,” ucapnya
RPJMD Provinsi Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.
RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis oleh masing-masing perangkat daerah dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target.
