Aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD akan dilaksanakan secara transparan dan intensif oleh semua elemen masyarakat sehingga target pembangunan di Provinsi Lampung dapat tercapai.
Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi.
“Program Prioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan Tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memprioritaskan pengentasan masalah kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.
“Hal ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan beberapa strategi dengan meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.
Kondisi jalan provinsi juga menjadi prioritas peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas khususnya ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan dukungan DPRD sebagai bagian dari upaya untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha.
Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat, agar semangat awal pembangunan Kota Baru tetap terjaga.
“Kami percaya, dengan dukungan dan masukan dari DPRD, kawasan ini dapat diarahkan ulang menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan di Provinsi Lampung,” tegasnya.
Pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik semangat DPRD yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada potensi unggulan daerah.
“Kami apresiasi perhatian dari Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN. Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal, agar investasi yang masuk tidak justru mematikan usaha rakyat kecil yang sudah berjalan,” ucapnya.
Wagub juga meyakini bahwa kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Semua pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, dengan demikian target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya. (Rls/SA)
