Bandar LampungLampungPemerintahan

Pemprov Lampung Tekankan Inovasi dan Pelayanan Publik dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

×

Pemprov Lampung Tekankan Inovasi dan Pelayanan Publik dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Sebarkan artikel ini

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Gubernur Lampung  menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (6/10/2026).

Gubernur mengingatkan bahwa menjadi pejabat pemerintah pada hakikatnya berarti menjadi pelayan masyarakat. Karena itu, setiap pejabat dituntut bekerja keras, tulus, dan ikhlas dalam mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan.

“Jabatan adalah amanah. Karena itu, saya berharap saudara-saudara mampu memberikan warna baru, menghadirkan terobosan dan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia menyampaikan, para pejabat yang dilantik telah melalui proses uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Dengan amanah baru tersebut, mereka diharapkan mampu menerjemahkan tugas dan tanggung jawab ke dalam kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Khusus kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, dr. H. Lukman Pura, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Gubernur menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, mudah diakses, cepat, tepat, dan terjangkau.

“RSUD Abdul Moeloek adalah benteng terakhir harapan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung. Saya minta seluruh tenaga medis dan nonmedis memberikan pelayanan yang ramah dan solutif,” tegasnya.

Gubernur juga meminta manajemen rumah sakit memperkuat pengelolaan antrean, ketersediaan kamar, obat-obatan, serta sarana dan prasarana secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh terlantar akibat keterbatasan kamar, kekurangan obat-obatan, maupun lambatnya penanganan pasien.